SBY akan terbitkan Perppu Pilkada, ini tanggapan Jokowi dan Gerindra

image

Alfido.com  | News – Hai gan.. posisi presiden kita Pak SBY saat ini sangat serba salah. Beliau mengatakan jika dirinya menolak RUU Pilkada, namun di satu sisi masyarakat menganggap kalo Pak Beye melakukan sandiwara politik di UU Pilkada. Dan sekarang demi melawan UU Pilkada yang udah disahkan, kemari Pak Beye mengatakan jika beliau akan merilis Perppu Pilkada (Peraturan Pengganti Undang-Undang Pilkada), tapi gimana dengan tanggapan Jokowi dan Partai Gerindra?

Menanggapi hal tersebut, presiden terpilih, Joko Widodo, mengaku senang karena hak politik rakyat tidak dirampas oleh Undang Undang dan dijalankan seperti biasanya. Yakni bisa memilih
pemimpinnya secara langsung.

“Ya bagus dong, kita sudah tahu semuanya, rakyat menghendaki pilih langsung, karena hak politik rakyat dihargai, didengar,” kata Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 30 September 2014.

Terkait hal itu, Jokowi memastikan tidak ada kesepakatan atau lobi apapun yang dilakukan pihaknya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena seperti diketahui, yang menghendaki adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung itu adalah partai yang tidak mendukung Jokowi – JK yaitu para anggota tim Koalisi Merah Putih.

Sementara itu pihak Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat yang juga menjadi bagian dari Koalisi merah-putih mengatakan:

“Itu kan akan merusak sistem ketatanegaraan kita, karena Perppu itu dikeluarkan harus dengan alasan yang kuat,” ujar Martin, Selasa 30 September 2014.

Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, Perppu baru bisa dikeluarkan bila keadaan sangat genting, sangat memaksa, dan memerlukan keputusan cepat. Perppu itu juga baru bisa diproses jika ada kekosongan hukum, dan DPR dalam keadaan tidak bersidang.

“Tapi, ini tidak ada keadaan genting, memaksa, dan aturan hukum tidak ada yang kosong karena sudah disahkan DPR,” jelasnya.

Ia juga menilai, andaipun Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memaksakan pembuatan Perppu tersebut, justru akan menjadikan dia bulan-bulanan di akhir masa jabatannya.

“Dia akan dikecam, karena menggunakan jabatannya hanya karena pandangan pribadinya. Karena pembahasan UU itu pada saat disahkan
Mendagri sudah mewakili presiden,” ucap Martin.

Martin juga berpendapat jika Presiden SBY tetap bersikukuh untuk melakukan pembuatan Perppu, maka akan terjadi dualisme hukum. Sebab, UU Pilkada sudah disahkan oleh DPR, sementara presiden cukup mengesahkan proses administrasinya saja.

“Ini bisa membahayakan posisi presiden. SBY lupa kalau dia negarawan, dia sekarang memainkan fungsi sebagai politikus. Negarawan itu harus mengayomi semuanya,” ujar dia.

Baca juga artikel lainnya:
[archives limit=7]

Ditulis oleh Alfido
Email: admin@alfido.com
Google+: +Alfido Listiawan
Instagram: @alfido
Twitter: @alfido30

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*